Gerakan mendesak untuk segera mengimplementasikan Reformasi Polri kembali memanas setelah serangkaian insiden yang menggoyahkan fondasi kepercayaan publik. Sejak awal 2025, polemik ini mencuat ke permukaan, menyoroti bagaimana intrik di kalangan petinggi kepolisian sering kali menjadi batu sandungan utama. Persaingan internal para jenderal dalam memperebutkan posisi strategis, terutama menjelang suksesi kepemimpinan, menciptakan sekam api yang mengancam proses pembenahan institusi. Situasi ini bukan hanya drama politik internal, melainkan taruhan besar bagi masa depan keamanan dan keadilan di Indonesia. Publik kini menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat, menjadikan isu reformasi ini sebagai sorotan utama media nasional setiap harinya.
Desakan ini semakin menguat pasca-kasus penganiayaan oleh oknum aparat di Jakarta Utara pada pertengahan Agustus 2025. Peristiwa yang melibatkan seorang juru parkir yang sewenang-wenang terhadap pemotor tersebut, meski terkesan sebagai kasus kriminalitas biasa, namun kembali memicu pertanyaan tentang integritas dan pengawasan internal. Data Divisi Propam Polri mencatat, peningkatan aduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan perilaku tidak etis anggota naik 15% pada kuartal ketiga 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa upaya pembenahan belum mencapai akar masalahnya. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret yang melibatkan komite independen, bukan hanya tim internal, dinilai krusial untuk memastikan arah Reformasi Polri berjalan sesuai harapan.
Menanggapi kegaduhan yang tiada henti, Presiden pada tanggal 23 September 2025, dalam sebuah konferensi pers terbatas, secara eksplisit mendesak Kapolri untuk mempercepat pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri. Tim ini diwacanakan akan diisi oleh pakar hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat sipil untuk menjamin objektivitas. Namun, wacana pembentukan komite eksternal ini segera direspons dingin oleh beberapa faksi di internal kepolisian, yang khawatir intervensi dari luar akan mengurangi otoritas dan independensi mereka. Intrik internal ini terlihat jelas dalam perbedaan pandangan mengenai komposisi dan kewenangan komite tersebut. Sebagian pihak menghendaki tim yang hanya bersifat penasihat, sementara masyarakat sipil menuntut tim yang memiliki kekuatan evaluatif dan pengawas yang mengikat.
Peneliti senior dari Pusat Kajian Kepolisian (Pusaka), Dr. Risa Aditama, dalam wawancaranya pada hari Jumat, 26 September 2025, menekankan bahwa kunci keberhasilan Reformasi Polri terletak pada political will pimpinan tertinggi untuk memutus mata rantai praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan budaya kekerasan yang masih mengakar. Dr. Risa menambahkan, reformasi struktural harus diimbangi dengan reformasi kultural yang menyentuh setiap individu aparat, dari tingkat Bintara hingga Jenderal. Tanpa perubahan budaya yang signifikan, setiap kebijakan baru hanya akan menjadi kosmetik belaka. Dalam jangka pendek, lembaga seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga perlu diperkuat independensinya agar mampu memberikan rekomendasi yang tajam dan tidak bias.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, keputusan strategis mengenai langkah selanjutnya dalam Reformasi Polri harus segera diambil. Jika institusi ini gagal mengatasi sekam api internal dan mengembalikan integritasnya, maka taruhan terbesar yang akan hilang adalah kepercayaan publik. Kepercayaan ini adalah modal utama sebuah lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan berwibawa di mata masyarakat.
