Proses pengurusan PBG kini secara resmi menggantikan sistem IMB lama dalam legalitas konstruksi bangunan hunian di wilayah Sumatera Selatan. Pemilik hunian perlu memahami bahwa perubahan regulasi ini bertujuan untuk memastikan kelayakan teknis serta tata ruang daerah secara lebih akurat dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung. Masyarakat yang hendak mendirikan maupun merenovasi hunian di kawasan pemukiman atau sekitar wilayah eksplorasi agrowisata Sumsel wajib memenuhi persyaratannya.
Tahapan pengurusan PBG dimulai dengan pembuatan akun di portal SIMBG lalu mengunggah dokumen administrasi kepemilikan tanah. Pemohon wajib menyertakan identitas diri, sertifikat hak atas tanah, dokumen pemenuhan standar teknis, serta gambaran rencana arsitektur bangunan secara detail. Pemerintah daerah melalui dinas teknis akan melakukan verifikasi berkas sebelum menerbitkan rekomendasi teknis resmi.
Prosedur berlanjut ke tahap pemeriksaan teknis oleh tim ahli untuk memastikan desain hunian aman serta memenuhi batas sempadan bangunan. Setelah seluruh persyaratan arsitektur, struktur, dan utilitas dinyatakan lengkap, sistem akan menerbitkan besaran retribusi yang harus dibayarkan pemohon. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau saluran pembayaran digital daerah yang ditunjuk.
Penerbitan surat pengurusan PBG dilakukan secara elektronik setelah bukti pembayaran retribusi terverifikasi oleh dinas terkait. Dokumen legal digital ini dapat diunduh dan dicetak secara mandiri tanpa harus mendatangi kantor pelayanan secara fisik. Dokumen tersebut menjamin legalitas penuh atas keberadaan fisik hunian di mata hukum.
Masyarakat disarankan untuk tidak menggunakan jasa perantara guna menghindari potensi biaya tambahan di luar tarif resmi yang telah ditetapkan. Seluruh alur pendaftaran telah dirancang transparan agar pemilik bangunan dapat memantau status permohonan secara mandiri. Kejelasan tahapan ini memudahkan warga menyelesaikan izin perumahan secara lebih efektif.
Kepemilikan surat izin resmi memberikan perlindungan hukum jangka panjang serta meningkatkan nilai investasi atas aset properti bangunan milik masyarakat. Langkah ini sekaligus membantu pemerintah daerah mewujudkan penataan ruang wilayah pemukiman yang tertib, aman, dan berkesinambungan. Kesadaran mengurus dokumen sejak awal pembangunan menghindari sanksi administratif pada masa depan.
