Gelombang penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) semakin meluas. Hari ini, Aksi Rakyat yang melibatkan ribuan warga sipil memenuhi ruas jalan utama, menyuarakan protes keras. Mereka menuntut pemerintah dan DPR untuk membatalkan rencana revisi yang dianggap berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI dan mengancam demokrasi.
Aksi Rakyat ini dimotori oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis HAM, akademisi, hingga berbagai organisasi masyarakat sipil. Mereka bersatu padu menyuarakan kekhawatiran yang sama: revisi UU TNI dikhawatirkan akan memperluas peran militer di ranah sipil, yang seharusnya menjadi domain sipil murni.
Spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan memenuhi jalanan. Slogan-slogan seperti “Tolak Dwi Fungsi ABRI!”, “Kembalikan TNI ke Baroknya!”, dan “Jaga Demokrasi!” menggema. Aksi Rakyat ini menunjukkan betapa seriusnya kekhawatiran publik terhadap arah kebijakan yang berpotensi mencederai reformasi TNI yang telah berjalan.
Para orator dari berbagai latar belakang secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka menyoroti pasal-pasal krusial dalam draf revisi yang dinilai kontroversial. Salah satu poin utama adalah potensi perluasan kewenangan TNI dalam mengatasi masalah non-pertahanan. Ini dianggap sebagai ancaman serius bagi supremasi sipil.
Dalam pernyataan resmi mereka, koalisi masyarakat sipil yang mengorganisir Aksi Rakyat ini menegaskan bahwa peran TNI harus tetap fokus pada pertahanan negara. Mereka menolak segala bentuk intervensi militer dalam urusan sipil yang bukan merupakan ancaman pertahanan, seperti penanganan bencana, terorisme, atau bahkan urusan ekonomi.
Massa aksi datang dari berbagai penjuru kota, bahkan ada yang dari luar kota. Semangat persatuan dan tekad untuk menyuarakan aspirasi begitu terasa. Aksi Rakyat ini berlangsung damai namun tegas, menunjukkan kekuatan kolektif masyarakat dalam mengawal setiap kebijakan yang menyentuh sendi-sendi kehidupan bernegara.
Aparat kepolisian tampak berjaga mengamankan jalannya aksi, memastikan tidak terjadi kericuhan. Meskipun jumlah massa sangat besar, koordinator aksi berhasil menjaga ketertiban. Ini menunjukkan kematangan berdemokrasi dari warga yang turun ke jalan untuk menyuarakan hak-hak mereka.
Para peserta aksi berharap suara mereka akan didengar oleh pembuat kebijakan. Mereka mendesak agar rancangan revisi UU TNI ditarik kembali dan proses pembahasan dilakukan secara transparan. Mereka mengingatkan pentingnya partisipasi publik dalam setiap pembuatan undang-undang yang berdampak luas.
