Tiga tahun masa jabatan Presiden, publik mulai menagih janji-janji yang pernah digaungkan selama masa kampanye. Salah satu fokus utama yang selalu menjadi sorotan adalah sejauh mana realisasi dari Program Unggulan yang dijanjikan. Program ini, yang mencakup inisiatif ‘Satu Desa Satu Akses Internet Cepat’ dan ‘Penciptaan 1 Juta Lapangan Kerja Digital’, telah menjadi barometer keberhasilan kepemimpinan. Berdasarkan data evaluasi yang dirilis oleh Kantor Staf Presiden (KSP) per 15 Agustus 2025, capaian terhadap janji-janji tersebut menunjukkan hasil yang bervariasi, memicu beragam reaksi dari masyarakat sipil dan oposisi.
Inisiatif ‘Satu Desa Satu Akses Internet Cepat’ menjadi sorotan utama. Data KSP mencatat bahwa dari target awal 83.456 desa, baru sekitar 52.110 desa yang telah terjangkau akses internet 4G atau setara. Artinya, masih ada sekitar 37% desa yang belum tersentuh, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara. Meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp 15 triliun untuk percepatan pada kuartal IV tahun 2025, target penyelesaian penuh pada akhir tahun fiskal tampaknya sulit tercapai. Keterlambatan ini, menurut Dr. Ardiansyah, seorang pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) pada seminar di Yogyakarta, 19 September 2025, disebabkan oleh masalah perizinan lahan dan kondisi geografis yang ekstrem, bukan semata-mata masalah anggaran.
Sementara itu, Program Unggulan ‘Penciptaan 1 Juta Lapangan Kerja Digital’ mencatatkan kemajuan yang cukup positif. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan bahwa hingga akhir kuartal III 2025, total lapangan kerja digital yang berhasil diciptakan, baik melalui pelatihan coding, e-commerce, maupun content creation, telah mencapai 850.000. Angka ini didukung oleh kerja sama erat antara pemerintah dengan asosiasi pengusaha digital, seperti Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (APTIK), yang menggelar Job Fair Digital di 10 kota besar pada bulan Juni 2025. Namun, muncul kritik bahwa sebagian besar pekerjaan yang tercipta adalah pekerjaan informal, bukan pekerjaan formal dengan jaminan sosial yang kuat.
Realisasi Program Unggulan lainnya, yaitu ‘Kartu Sehat Sejahtera’ yang bertujuan mengintegrasikan seluruh layanan kesehatan masyarakat, juga menghadapi hambatan birokrasi. Meskipun peluncuran kartu fisik sudah dilakukan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) pada 5 Januari 2025 di Istana Negara, integrasi data antar rumah sakit dan puskesmas masih belum berjalan mulus. Berdasarkan pengaduan yang diterima Ombudsman Republik Indonesia (ORI) selama periode Januari hingga Juli 2025, terdapat 780 laporan mengenai penolakan layanan atau kesulitan klaim bagi pemegang Kartu Sehat Sejahtera. Masalah utama terletak pada sinkronisasi data kependudukan dan basis data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Kinerja pemerintah dalam merealisasikan Program Unggulan ini akan menjadi penentu tingkat kepercayaan publik. Keberhasilan dalam menyelesaikan infrastruktur digital dan menciptakan lapangan kerja adalah kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mencapai 5,2% pada 2026. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal mutlak agar janji-janji kampanye tidak hanya berakhir sebagai retorika politik semata.
