Hari: 30 Maret 2025

Dharmasraya, Sumatera Barat – Akses jalan utama yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dengan Provinsi Jambi mengalami kerusakan parah jalan amblas pada hari Minggu, 2 Maret 2025. Amblasnya jalan di titik kilometer 58, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya ini menyebabkan kemacetan panjang yang mengular dari kedua arah.

Menurut keterangan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dharmasraya, Bapak Eldison, amblasnya jalan disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak beberapa hari terakhir. Hujan deras menyebabkan meluapnya air sungai dan menggerus badan jalan hingga amblas.

“Hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan air sungai meluap dan menggerus badan jalan. Akibatnya, jalan amblas dan tidak bisa dilalui kendaraan,” ujar Bapak Eldison saat dihubungi melalui telepon.

Amblasnya jalan ini menyebabkan kemacetan panjang yang mencapai puluhan kilometer. Kendaraan dari kedua arah, baik dari Sumbar menuju Jambi maupun sebaliknya, terjebak dalam kemacetan. Para pengemudi terpaksa harus bersabar menunggu hingga jalan diperbaiki.

“Kami sudah terjebak macet selama lima jam. Kami berharap jalan segera diperbaiki agar kami bisa melanjutkan perjalanan,” keluh Bapak Rahman, seorang pengemudi truk yang terjebak macet.

Pihak BPBD Kabupaten Dharmasraya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumbar dan Jambi untuk melakukan perbaikan jalan. Namun, perbaikan diperkirakan membutuhkan waktu yang cukup lama karena kerusakan jalan yang cukup parah.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk melakukan perbaikan jalan. Namun, perbaikan diperkirakan membutuhkan waktu yang cukup lama karena kerusakan jalan yang cukup parah,” jelas Bapak Eldison.

Sementara itu, pihak kepolisian dari Polres Dharmasraya telah melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Polisi juga mengimbau kepada para pengemudi untuk mencari jalur alternatif jika memungkinkan.

“Kami telah melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Kami juga mengimbau kepada para pengemudi untuk mencari jalur alternatif jika memungkinkan,” ujar Kompol Anton, Kapolres Dharmasraya.

Amblasnya jalan di jalur Sumbar-Jambi ini menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Banyak kendaraan pengangkut barang yang terjebak macet, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman barang. Para pelaku usaha di kedua provinsi juga mengalami kerugian akibat terhambatnya distribusi barang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan jadwal pengelolaan hutan jangka panjang sebagai langkah strategis dalam menjaga kelestarian hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Pemprov Sumsel dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab.

Latar Belakang dan Tujuan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang

• Sumatera Selatan memiliki kawasan hutan yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati.
• Pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan kerugian ekonomi.
• Pemprov Sumsel berupaya untuk menjaga keseimbangan antara konservasi hutan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi.
• Tujuan utama dari pengelolaan hutan jangka panjang adalah untuk memastikan keberlanjutan fungsi hutan, baik dari segi ekologi, sosial, maupun ekonomi.

Strategi dan Program Pengelolaan Hutan Jangka Panjang

• Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM):
  • Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan untuk meningkatkan partisipasi dan kepemilikan.
  • Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
• Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL):
  • Memulihkan kawasan hutan yang rusak akibat deforestasi dan degradasi lahan.
  • Melakukan penanaman kembali pohon-pohon endemik dan produktif.
• Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla):
  • Meningkatkan sistem pencegahan dan penanggulangan karhutla.
  • Melibatkan masyarakat dan pihak swasta dalam upaya pengendalian karhutla.
• Pengembangan Ekowisata:
  • Memanfaatkan potensi keindahan alam dan keanekaragaman hayati untuk mengembangkan ekowisata.
  • Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekowisata.
• Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL):
  • Mendorong penerapan standar PHL untuk memastikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.
  • Meningkatkan daya saing produk hasil hutan Sumsel di pasar global.
• Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP):
  • RPHJP ini dirancang untuk menjawab tantangan perubahan iklim dengan mengintegrasikan program mitigasi dalam FoLU Net Sink 2030 serta mengakomodasi sistem agroforestri partisipatif.
  • RPHJP ini bukan hanya dokumen formal, tetapi panduan strategis untuk perbaikan bentang lahan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak. ¹  

Kesimpulan

Penjadwalan pengelolaan hutan jangka panjang oleh Pemprov Sumsel merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian hutan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat, menerapkan praktik pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara bijaksana, Sumsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.